CORONO DI INDONESIA 23 MARET 2020

CORONO DI INDONESIA 23 MARET 2020

Pandemi COVID-19 di Indonesia tetap mengalami peningkatan kasus. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat jumlah persoalan jadi 514, 29 orang sembuh, dan 48 orang meninggal dunia per Minggu (22/3/2020) pukul 12.00 WIB.

Ada penambahan sebanyak 64 orang dan peningkatan 10 orang untuk yang meninggal dunia dari hari sebelumnya. Pasien yang dinyatakan sembuh jadi tambah 9 orang agar keseluruhan jadi 29 orang.

Masih merujuk sumber knowledge yang sama. Sebaran virus COVID-19 termasuk mengalami penambahan daerah.

Terjadi penambahan sebaran pada Minggu sebanyak 3 provinsi, yakni: Kalimantan Selatan, Maluku dan Papua. Sehingga untuk saat ini, pandemi COVID-19 udah menjangkiti 20 provinsi di Indonesia.

Sejauh ini pemerintah pusat lewat Tim Gugus Tugas COVID-19 yang dipimpin BNPB tetap berusaha kebijakan social distancing atau jaga jarak. Masyarakat diimbau untuk tidak beraktivitas di luar rumah dan hindari kerumunan bersama obyek memutus mata rantai penyebaran virus.

Di sedang keadaan pandemi yang jadi meluas, Presiden Joko Widodo baru menginstruksikan jajarannya untuk segera jalankan Rapid Test bersama cakupan lebih luas.

"Saya minta alat-alat rapid tes tetap diperbanyak, termasuk memperbanyak tempat-tempat untuk jalankan tes dan melibatkan rumah sakit, baik pemerintah, punya BUMN, Pemda, rumah sakit punya TNI dan POLRI, dan swasta, dan lembaga-lembaga riset dan pendidikan tinggi yang beroleh saran dari Kementerian Kesehatan," ujar Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/3/2020).

Juru Bicara Pemerintah RI untuk COVID-19, Achmad Yurianto menyatakan tes selanjutnya dapat menyita sampel darah dan memeriksa immunoglobulin sebagai langkah awal.

"Tujuannya tes massal agar secepat barangkali mendapatkan persoalan positif, sesudah itu ditunaikan isolasi manfaat mencegahnya jadi sumber penularan pada masyarakat," ujarnya.

Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar menilai upaya pemerintah Indonesia lamban, karena sangat beranggap gampang virus COVID-19. Ketika virus ini merebak di Wuhan, Tiongkok, alih-alih jalankan menyiapkan diri untuk mitigasi, pemerintah lebih mengedepankan gimmick populisme, layaknya memulangkan WNI dari Tiongkok.

Presiden Jokowi sebetulnya sempat berseru bahwa virus Corona tidak masuk ke Indonesia berkat kesiapan Kemenkes. Hal itu Ia sampaikan saat memimpin sidang kabinet paripurna perihal antisipasi efek perekonomian world di Istana Kepresidenan Bogor pada 11 Februari 2020.

Alih-alih jalankan mitigasi, pemerintah lewat Menteri Keuangan Sri Mulyani justru lebih menghambat kejatuhan perekonomian dari sektor pariwisata, agar diberlakukan diskon harga tiket pesawat pada 25 Februari 2020. Presiden Jokowi sendiri mendaku diskon itu diberikan bagi wisatawan yang berasal dari area bebas virus Corona.

Pemerintah Alpa Sejak Awal

Pada 2 Maret 2020, pemerintah pada akhirnya mengonfirmasi Kasus-1 dan Kasus-2 pasien positif COVID-19 di Indonesia. Kasus-kasus baru tetap bertambah, bahkan menjangkiti sejumlah pejabat publik layaknya Menteri Perhubungan Budi Karya dan Walikota Bogor Bima Arya.

Pemerintah, menurut Haris, tidak mematuhi asas tanggung jawab negara dalam mengatasi keadaan layaknya ini.

"Pemerintah lupa sedia kan alat deteksi, halangi pergerakan, membaca knowledge perluasan pandemik ini. Justru malah melepas ekspor masker," ujarnya kepada Tirto, Jumat.

Semestinya, menurut Haris, pemerintah bersama segala otoritas dan kelengkapan alatnya dapat mengantisipasi pandemi COVID-19. Semisal bersama lebih pernah mengoptimalkan kinerja intelijen pertahanan untuk memprediksi masuknya virus ke Indonesia.

Kegagalan mitigasi yang ditunaikan pemerintah, menurut Haris, meningkatkan beban kerja mereka saat ini. Pemerintah perlu fokus menekan penyebaran virus sekaligus memperbaiki kesalahan-kesalahan di awal. Sementara itu, masyarakat kadung panik.

Kepanikan masyarakat diakui Haris sebagai gagalnya pemerintah meningkatkan kesadaran publik. Dalam konteks kebijakan social distancing misalnya, pemerintah cuma fokus untuk mengimbau masyarakat untuk jaga jarak dan mengurangi kegiatan di luar rumah. Padahal pemerintah dapat lebih dari itu, imbauan jaga jarak ranahnya masyarakat.

Haris meyakinkan pemerintah lebih baik fokus pada kebijakan semisal membangun karantina lokal atau nasional, kalau diperlukan. Disertai pula bersama ketegasan bahwa negara dapat menjamin ketahanan hidup masyarakat, semisal pangan, obat-obatan, dan lain-lain.

"Bukan cuma imbauan, masa presiden kelasnya imbauan saja," ujar Haris.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Satria Aji Imawan menilai pemerintah Indonesia sebetulnya tidak siap bersama pandemi Corona COVID-19. Meski demikian, ia perlihatkan bahwa upaya-upaya yang ditunaikan pemerintah belum dapat diakui gagal.

"Karena angka kita, menurut knowledge WHO tetap di bawah Italia dan China. Meskipun kandungan kematian tertinggi di dunia," ujarnya kepada Tirto, Jumat.

Data dari John Hopkins University & Medicine per Minggu (22/3/2020), angka kematian akibat COVID-19 di Italia meraih 4.825 orang saat di provinsi Hubei di Tiongkok tercatat 3.144 orang.

Menurut Satria, pemerintah tetap miliki kesempatan untuk menekan laju penyebaran virus seandainya sudi menggelontorkan anggaran untuk segera memberlakukan tes massal.

"Mitigasi konkret belum terlambat kalau anggaran dapat cepat diturunkan," ujarnya.

Hal yang perlu dicatat, menurut Satria, pemerintah pusat dan pemerintah area perlu memperbaiki komunikasi agar terkait koordinasi yang baik. Pola komunikasi yang buruk antara pusat dan daerah, menurut Satria perlu dibantu oleh pihak ketiga semisal aparat keamanan. Selain itu, aksi voluntarisme di kalangan masyarakat perlu diperluas.

"Sejauh ini aku amati jajaran pemerintah pemda termasuk was-was bersama virus ini. Jadi enggak berani turun tangan. Saya pikir bersama kawalan Polisi-TNI bisa," ujarnya.

Satria termasuk menekankan, agar pemerintah area lebih tanggap menyikapi perkembangan persoalan di lapangan. Terutama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam keadaan pandemik ini.

"Dalam keadaan krisis, area justru perlu bergerak lebih lincah karena kedekatan bersama warga," tandasnya.

Baca selengkapnya di artikel "Kasus COVID-19 di Indonesia Meluas, Hasil Kerja Santai Pemerintah", https://tirto.id/eGUA

Bagikan Artikel