CORONO DI INDONESIA 22 MARET 2020

CORONO DI INDONESIA 22 MARET 2020

Pandemi COVID-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan kasus. Data berasal dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat kuantitas persoalan jadi 514, 29 orang sembuh, dan 48 orang meninggal dunia per Minggu (22/3/2020) pukul 12.00 WIB.

Ada menambahkan sebanyak 64 orang dan peningkatan 10 orang untuk yang meninggal dunia berasal dari hari sebelumnya. Pasien yang dinyatakan sembuh bertambah 9 orang supaya total jadi 29 orang.

Masih merujuk sumber information yang sama. Sebaran virus COVID-19 terhitung mengalami menambahkan daerah.

Terjadi menambahkan sebaran terhadap Minggu sebanyak 3 provinsi, yakni: Kalimantan Selatan, Maluku dan Papua. Sehingga untuk waktu ini, pandemi COVID-19 udah menjangkiti 20 provinsi di Indonesia.

Sejauh ini pemerintah pusat melalui Tim Gugus Tugas COVID-19 yang dipimpin BNPB masih berupaya kebijakan social distancing atau jaga jarak. Masyarakat diimbau untuk tidak beraktivitas di luar rumah dan menjauhkan kerumunan dengan obyek memutus mata rantai penyebaran virus.

Di tengah keadaan pandemi yang jadi meluas, Presiden Joko Widodo baru menginstruksikan jajarannya untuk langsung melakukan Rapid Test dengan cakupan lebih luas.

"Saya minta alat-alat rapid tes terus diperbanyak, terhitung memperbanyak tempat-tempat untuk melakukan tes dan melibatkan rumah sakit, baik pemerintah, punya BUMN, Pemda, rumah sakit punya TNI dan POLRI, dan swasta, dan lembaga-lembaga riset dan pendidikan tinggi yang meraih anjuran berasal dari Kementerian Kesehatan," ujar Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/3/2020).

Juru Bicara Pemerintah RI untuk COVID-19, Achmad Yurianto mengatakan tes berikut bakal mengambil alih sampel darah dan memeriksa immunoglobulin sebagai cara awal.

"Tujuannya tes massal supaya secepat kemungkinan mendapatkan persoalan positif, lantas dikerjakan isolasi peranan mencegahnya jadi sumber penularan terhadap masyarakat," ujarnya.

Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar menilai usaha pemerintah Indonesia lamban, gara-gara terlalu berasumsi ringan virus COVID-19. Ketika virus ini merebak di Wuhan, Tiongkok, alih-alih melakukan menyiapkan diri untuk mitigasi, pemerintah lebih mengutamakan gimmick populisme, layaknya memulangkan WNI berasal dari Tiongkok.

Presiden Jokowi sebenarnya sempat berseru bahwa virus Corona tidak masuk ke Indonesia berkat kesiapan Kemenkes. Hal itu Ia sampaikan waktu memimpin sidang kabinet paripurna perihal antisipasi efek perekonomian world di Istana Kepresidenan Bogor terhadap 11 Februari 2020.

Alih-alih melakukan mitigasi, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani justru lebih menghindar kejatuhan perekonomian berasal dari sektor pariwisata, supaya diberlakukan discount harga tiket pesawat terhadap 25 Februari 2020. Presiden Jokowi sendiri mendaku discount itu diberikan bagi wisatawan yang berasal berasal dari area bebas virus Corona.

Pemerintah Alpa Sejak Awal

Pada 2 Maret 2020, pemerintah akhirnya mengonfirmasi Kasus-1 dan Kasus-2 pasien positif COVID-19 di Indonesia. Kasus-kasus baru terus bertambah, apalagi menjangkiti sejumlah pejabat publik layaknya Menteri Perhubungan Budi Karya dan Walikota Bogor Bima Arya.

Pemerintah, menurut Haris, tidak mematuhi asas tanggung jawab negara didalam mengatasi keadaan layaknya ini.

"Pemerintah lupa sediakan alat deteksi, menghambat pergerakan, membaca information perluasan pandemik ini. Justru malah membebaskan ekspor masker," ujarnya kepada Tirto, Jumat.

Semestinya, menurut Haris, pemerintah dengan segala otoritas dan kelengkapan alatnya bisa mengantisipasi pandemi COVID-19. Semisal dengan lebih pernah mengoptimalkan kinerja intelijen pertahanan untuk memprediksi masuknya virus ke Indonesia.

Kegagalan mitigasi yang dikerjakan pemerintah, menurut Haris, menaikkan beban kerja mereka waktu ini. Pemerintah harus fokus menghimpit penyebaran virus sekaligus melakukan perbaikan kesalahan-kesalahan di awal. Sementara itu, penduduk kadung panik.

Kepanikan penduduk diakui Haris sebagai gagalnya pemerintah menaikkan kesadaran publik. Dalam konteks kebijakan social distancing misalnya, pemerintah cuma fokus untuk mengimbau penduduk untuk jaga jarak dan kurangi aktivitas di luar rumah. Padahal pemerintah bisa lebih berasal dari itu, imbauan jaga jarak ranahnya masyarakat.

Haris menegaskan pemerintah lebih baik fokus terhadap kebijakan contoh membangun karantina lokal atau nasional, kecuali diperlukan. Disertai pula dengan ketegasan bahwa negara bakal menanggung ketahanan hidup masyarakat, contoh pangan, obat-obatan, dan lain-lain.

"Bukan cuma imbauan, era presiden kelasnya imbauan saja," ujar Haris.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Satria Aji Imawan menilai pemerintah Indonesia sebenarnya tidak siap dengan pandemi COVID-19. Meski demikian, ia tunjukkan bahwa upaya-upaya yang dikerjakan pemerintah belum bisa diakui gagal.

"Karena angka kita, menurut information WHO masih di bawah Italia dan China. Meskipun persentase kematian tertinggi di dunia," ujarnya kepada Tirto, Jumat.

Data berasal dari John Hopkins University & Medicine per Minggu (22/3/2020), angka kematian akibat COVID-19 di Italia mencapai 4.825 orang waktu di provinsi Hubei di Tiongkok tercatat 3.144 orang.

Menurut Satria, pemerintah masih miliki kesempatan untuk menghimpit laju penyebaran virus apabila berkenan menggelontorkan anggaran untuk langsung memberlakukan tes massal.

"Mitigasi konkret belum terlambat kecuali anggaran bisa cepat diturunkan," ujarnya.

Hal yang harus dicatat, menurut Satria, pemerintah pusat dan pemerintah area harus melakukan perbaikan komunikasi supaya terjalin koordinasi yang baik. Pola komunikasi yang tidak baik pada pusat dan daerah, menurut Satria harus dibantu oleh pihak ketiga contoh aparat keamanan. Selain itu, aksi voluntarisme di kalangan penduduk harus diperluas.

"Sejauh ini saya amati jajaran pemerintah pemda terhitung kuatir dengan virus ini. Jadi enggak berani turun tangan. Saya pikir dengan kawalan Polisi-TNI bisa," ujarnya.

Satria terhitung menekankan, supaya pemerintah area lebih tanggap menyikapi perkembangan persoalan di lapangan. Terutama untuk menaikkan kesadaran penduduk didalam keadaan pandemik ini.

"Dalam keadaan krisis, area justru harus bergerak lebih lincah gara-gara kedekatan dengan warga," tandasnya.

Baca selengkapnya di artikel "Kasus COVID-19 di Indonesia Meluas, Hasil Kerja Santai Pemerintah", https://tirto.id/eGUA

Bagikan Artikel