CORONO DI INDONESIA SAAT INI

CORONO DI INDONESIA SAAT INI

Pandemi COVID-19 di Indonesia konsisten mengalami peningkatan kasus. Data berasal dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat kuantitas masalah menjadi 514, 29 orang sembuh, dan 48 orang meninggal dunia per Minggu (22/3/2020) pukul 12.00 WIB.

Ada penambahan sebanyak 64 orang dan peningkatan 10 orang untuk yang meninggal dunia berasal dari hari sebelumnya. Pasien yang dinyatakan pulih jadi tambah 9 orang sehingga total menjadi 29 orang.

Masih merujuk sumber information yang sama. Sebaran virus COVID-19 juga mengalami penambahan daerah.

Terjadi penambahan sebaran terhadap Minggu sebanyak 3 provinsi, yakni: Kalimantan Selatan, Maluku dan Papua. Sehingga untuk saat ini, pandemi COVID-19 sudah menjangkiti 20 provinsi di Indonesia.

Sejauh ini pemerintah pusat lewat Tim Gugus Tugas COVID-19 yang dipimpin BNPB masih mengupayakan kebijakan social distancing atau jaga jarak. Masyarakat diimbau untuk tidak beraktivitas di luar rumah dan menghindari kerumunan bersama dengan obyek memutus mata rantai penyebaran virus.

Di sedang situasi pandemi yang jadi meluas, Presiden Joko Widodo baru menginstruksikan jajarannya untuk langsung melakukan Rapid Test bersama dengan cakupan lebih luas.

"Saya minta alat-alat rapid tes konsisten diperbanyak, juga memperbanyak tempat-tempat untuk melakukan tes dan melibatkan rumah sakit, baik pemerintah, punya BUMN, Pemda, rumah sakit punya TNI dan POLRI, dan swasta, dan lembaga-lembaga riset dan pendidikan tinggi yang beroleh wejangan berasal dari Kementerian Kesehatan," ujar Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/3/2020).

Juru Bicara Pemerintah RI untuk CORONO COVID-19, Achmad Yurianto menyebutkan tes selanjutnya dapat mengambil alih sampel darah dan memeriksa immunoglobulin sebagai cara awal.

"Tujuannya tes massal sehingga secepat kemungkinan mendapatkan masalah positif, sesudah itu dilaksanakan isolasi manfaat mencegahnya menjadi sumber penularan terhadap masyarakat," ujarnya.

Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar menilai upaya pemerintah Indonesia lamban, gara-gara terlampau berpikiran ringan virus COVID-19. Ketika virus ini merebak di Wuhan, Tiongkok, alih-alih melakukan menyiapkan diri untuk mitigasi, pemerintah lebih mengutamakan gimmick populisme, seperti memulangkan WNI berasal dari Tiongkok.

Presiden Jokowi memang sempat berseru bahwa virus Corona tidak masuk ke Indonesia berkat kesiapan Kemenkes. Hal itu Ia sampaikan saat memimpin sidang kabinet paripurna mengenai antisipasi pengaruh perekonomian international di Istana Kepresidenan Bogor terhadap 11 Februari 2020.

Alih-alih melakukan mitigasi, pemerintah lewat Menteri Keuangan Sri Mulyani justru lebih mencegah kejatuhan perekonomian berasal dari sektor pariwisata, sehingga diberlakukan discount harga tiket pesawat terhadap 25 Februari 2020. Presiden Jokowi sendiri mendaku discount itu diberikan bagi wisatawan yang berasal berasal dari area bebas virus Corona.

Pemerintah Alpa Sejak Awal

Pada 2 Maret 2020, pemerintah pada akhirnya mengonfirmasi Kasus-1 dan Kasus-2 pasien positif COVID-19 di Indonesia. Kasus-kasus baru konsisten bertambah, bahkan menjangkiti sejumlah pejabat publik seperti Menteri Perhubungan Budi Karya dan Walikota Bogor Bima Arya.

Pemerintah, menurut Haris, tidak mematuhi asas tanggung jawab negara di dalam menangani situasi seperti ini.

"Pemerintah lupa menyediakan alat deteksi, menghalangi pergerakan, membaca information perluasan pandemik ini. Justru tambah melewatkan ekspor masker," ujarnya kepada Tirto, Jumat.

Semestinya, menurut Haris, pemerintah bersama dengan segala otoritas dan kelengkapan alatnya bisa mengantisipasi pandemi COVID-19. Semisal bersama dengan lebih dulu mengoptimalkan kinerja intelijen pertahanan untuk memprediksi masuknya virus ke Indonesia.

Kegagalan mitigasi yang dilaksanakan pemerintah, menurut Haris, menambah beban kerja mereka saat ini. Pemerintah mesti fokus menekan penyebaran virus sekaligus memperbaiki kesalahan-kesalahan di awal. Sementara itu, penduduk kadung panik.

Kepanikan penduduk dianggap Haris sebagai gagalnya pemerintah menambah kesadaran publik. Dalam konteks kebijakan social distancing misalnya, pemerintah cuma fokus untuk mengimbau penduduk untuk jaga jarak dan kurangi aktivitas di luar rumah. Padahal pemerintah bisa lebih berasal dari itu, imbauan jaga jarak ranahnya masyarakat.

Haris meyakinkan pemerintah lebih baik fokus terhadap kebijakan perumpamaan membangun karantina lokal atau nasional, kecuali diperlukan. Disertai pula bersama dengan ketegasan bahwa negara dapat menjamin ketahanan hidup masyarakat, perumpamaan pangan, obat-obatan, dan lain-lain.

"Bukan cuma imbauan, jaman presiden kelasnya imbauan saja," ujar Haris.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Satria Aji Imawan menilai pemerintah Indonesia memang tidak siap bersama dengan pandemi COVID-19. Meski demikian, ia memperlihatkan bahwa upaya-upaya yang dilaksanakan pemerintah belum bisa dianggap gagal.

"Karena angka kita, menurut information WHO masih di bawah Italia dan China. Meskipun kadar kematian tertinggi di dunia," ujarnya kepada Tirto, Jumat.

Data berasal dari John Hopkins University & Medicine per Minggu (22/3/2020), angka kematian akibat COVID-19 di Italia menggapai 4.825 orang saat di provinsi Hubei di Tiongkok tercatat 3.144 orang.

Menurut Satria, pemerintah masih mempunyai kesempatan untuk menekan laju penyebaran virus sekiranya berkenan menggelontorkan anggaran untuk langsung memberlakukan tes massal.

"Mitigasi konkret belum terlambat kecuali anggaran bisa cepat diturunkan," ujarnya.

Hal yang mesti dicatat, menurut Satria, pemerintah pusat dan pemerintah area mesti memperbaiki komunikasi sehingga terjalin koordinasi yang baik. Pola komunikasi yang tidak baik pada pusat dan daerah, menurut Satria mesti dibantu oleh pihak ketiga perumpamaan aparat keamanan. Selain itu, aksi voluntarisme di kalangan penduduk mesti diperluas.

"Sejauh ini aku amati jajaran pemerintah pemda juga cemas bersama dengan virus ini. Jadi enggak berani turun tangan. Saya pikir bersama dengan kawalan Polisi-TNI bisa," ujarnya.

Satria juga menekankan, sehingga pemerintah area lebih tanggap menyikapi perkembangan masalah di lapangan. Terutama untuk menambah kesadaran penduduk di dalam situasi pandemik ini.

"Dalam situasi krisis, area justru mesti bergerak lebih lincah gara-gara kedekatan bersama dengan warga," tandasnya.

Baca selengkapnya di artikel "Kasus COVID-19 di Indonesia Meluas, Hasil Kerja Santai Pemerintah", https://tirto.id/eGUA

Bagikan Artikel