CORONO DI INDONESIA BERTAMBAH

CORONO DI INDONESIA BERTAMBAH

Pandemi COVID-19 di Indonesia tetap mengalami peningkatan kasus. Data berasal dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat jumlah masalah menjadi 514, 29 orang sembuh, dan 48 orang meninggal dunia per Minggu (22/3/2020) pukul 12.00 WIB.

Ada menambahkan sebanyak 64 orang dan peningkatan 10 orang untuk yang meninggal dunia berasal dari hari sebelumnya. Pasien yang dinyatakan sembuh jadi tambah 9 orang supaya keseluruhan menjadi 29 orang.

Masih merujuk sumber data yang sama. Sebaran virus COVID-19 juga mengalami menambahkan daerah.

Terjadi menambahkan sebaran pada Minggu sebanyak 3 provinsi, yakni: Kalimantan Selatan, Maluku dan Papua. Sehingga untuk selagi ini, pandemi COVID-19 telah menjangkiti 20 provinsi di Indonesia.

Sejauh ini pemerintah pusat lewat Tim Gugus Tugas COVID-19 yang dipimpin BNPB tetap mengupayakan kebijakan social distancing atau jaga jarak. Masyarakat diimbau untuk tidak beraktivitas di luar rumah dan menghindari kerumunan bersama target memutus mata rantai penyebaran virus.

Di sedang situasi pandemi yang tambah meluas, Presiden Joko Widodo baru menginstruksikan jajarannya untuk segera melaksanakan Rapid Test bersama cakupan lebih luas.

"Saya minta alat-alat rapid tes tetap diperbanyak, juga memperbanyak tempat-tempat untuk melaksanakan tes dan melibatkan rumah sakit, baik pemerintah, punya BUMN, Pemda, rumah sakit punya TNI dan POLRI, dan swasta, dan lembaga-lembaga riset dan pendidikan tinggi yang beroleh himbauan berasal dari Kementerian Kesehatan," ujar Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/3/2020).

Juru Bicara Pemerintah RI untuk COVID-19, Achmad Yurianto menjelaskan tes selanjutnya dapat mengambil sampel darah dan memeriksa immunoglobulin sebagai cara awal.

"Tujuannya tes massal supaya secepat kemungkinan mendapatkan masalah positif, kemudian dijalankan isolasi guna mencegahnya menjadi sumber penularan pada masyarakat," ujarnya.

Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar menilai upaya pemerintah Indonesia lamban, sebab terlalu beranggap enteng virus COVID-19. Ketika virus ini merebak di Wuhan, Tiongkok, alih-alih melaksanakan mempersiapkan diri untuk mitigasi, pemerintah lebih mengedepankan gimmick populisme, layaknya memulangkan WNI berasal dari Tiongkok.

Presiden Jokowi memang sempat berseru bahwa virus Corona tidak masuk ke Indonesia berkat kesiapan Kemenkes. Hal itu Ia sampaikan selagi memimpin sidang kabinet paripurna berkenaan antisipasi pengaruh perekonomian world di Istana Kepresidenan Bogor pada 11 Februari 2020.

Alih-alih melaksanakan mitigasi, pemerintah lewat Menteri Keuangan Sri Mulyani justru lebih menghambat kejatuhan perekonomian berasal dari sektor pariwisata, supaya diberlakukan disc. harga tiket pesawat pada 25 Februari 2020. Presiden Jokowi sendiri mendaku disc. itu diberikan bagi wisatawan yang berasal berasal dari area bebas virus Corona.

Pemerintah Alpa Sejak Awal

Pada 2 Maret 2020, pemerintah selanjutnya mengonfirmasi Kasus-1 dan Kasus-2 pasien positif COVID-19 di Indonesia. Kasus-kasus baru tetap bertambah, lebih-lebih menjangkiti sejumlah pejabat publik layaknya Menteri Perhubungan Budi Karya dan Walikota Bogor Bima Arya.

Pemerintah, menurut Haris, tidak mematuhi asas tanggung jawab negara di dalam menanggulangi situasi layaknya ini.

"Pemerintah lupa sediakan alat deteksi, membatasi pergerakan, membaca data perluasan pandemik ini. Justru tambah membiarkan ekspor masker," ujarnya kepada Tirto, Jumat.

Semestinya, menurut Haris, pemerintah bersama segala otoritas dan kelengkapan alatnya dapat mengantisipasi pandemi COVID-19. Semisal bersama lebih pernah mengoptimalkan kinerja intelijen pertahanan untuk memprediksi masuknya virus ke Indonesia.

Kegagalan mitigasi yang dijalankan pemerintah, menurut Haris, tingkatkan beban kerja mereka selagi ini. Pemerintah wajib fokus menekan penyebaran virus sekaligus melakukan perbaikan kesalahan-kesalahan di awal. Sementara itu, penduduk kadung panik.

Kepanikan penduduk diakui Haris sebagai gagalnya pemerintah tingkatkan kesadaran publik. Dalam konteks kebijakan social distancing misalnya, pemerintah cuma fokus untuk mengimbau penduduk untuk jaga jarak dan mengurangi kesibukan di luar rumah. Padahal pemerintah dapat lebih berasal dari itu, imbauan jaga jarak ranahnya masyarakat.

Haris meyakinkan pemerintah lebih baik fokus pada kebijakan semisal membangun karantina lokal atau nasional, kalau diperlukan. Disertai pula bersama ketegasan bahwa negara dapat menanggung ketahanan hidup masyarakat, semisal pangan, obat-obatan, dan lain-lain.

"Bukan cuma imbauan, era presiden kelasnya imbauan saja," ujar Haris.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Satria Aji Imawan menilai pemerintah Indonesia memang tidak siap bersama pandemi COVID-19. Meski demikian, ia perlihatkan bahwa upaya-upaya yang dijalankan pemerintah belum dapat diakui gagal.

"Karena angka kita, menurut data WHO tetap di bawah Italia dan China. Meskipun kadar kematian tertinggi di dunia," ujarnya kepada Tirto, Jumat.

Data berasal dari John Hopkins University & Medicine per Minggu (22/3/2020), angka kematian akibat COVID-19 di Italia menggapai 4.825 orang selagi di provinsi Hubei di Tiongkok tercatat 3.144 orang.

Menurut Satria, pemerintah tetap punya peluang untuk menekan laju penyebaran virus bila berkenan menggelontorkan anggaran untuk segera memberlakukan tes massal.

"Mitigasi konkret belum terlambat kalau anggaran dapat cepat diturunkan," ujarnya.

Hal yang wajib dicatat, menurut Satria, pemerintah pusat dan pemerintah area wajib melakukan perbaikan komunikasi supaya terjalin koordinasi yang baik. Pola komunikasi yang tidak baik pada pusat dan daerah, menurut Satria wajib dibantu oleh pihak ketiga semisal aparat keamanan. Selain itu, aksi voluntarisme di kalangan penduduk wajib diperluas.

"Sejauh ini aku amati jajaran pemerintah pemda juga cemas bersama virus ini. Jadi enggak berani turun tangan. Saya pikir bersama kawalan Polisi-TNI bisa," ujarnya.

Satria juga menekankan, supaya pemerintah area lebih tanggap menyikapi pertumbuhan masalah di lapangan. Terutama untuk tingkatkan kesadaran penduduk di dalam situasi pandemik ini.

"Dalam situasi krisis, area justru wajib bergerak lebih lincah sebab kedekatan bersama warga," tandasnya.

Baca selengkapnya di artikel "Kasus COVID-19 di Indonesia Meluas, Hasil Kerja Santai Pemerintah", https://tirto.id/eGUA

Bagikan Artikel