CORONO DI INDONESIA TERBARU

CORONO DI INDONESIA TERBARU

Pandemi COVID-19 di Indonesia tetap mengalami peningkatan kasus. Data berasal dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat kuantitas kasus menjadi 514, 29 orang sembuh, dan 48 orang meninggal dunia per Minggu (22/3/2020) pukul 12.00 WIB.

Ada menambahkan sebanyak 64 orang dan peningkatan 10 orang untuk yang meninggal dunia berasal dari hari sebelumnya. Pasien yang dinyatakan sembuh bertambah 9 orang supaya total menjadi 29 orang.

Masih merujuk sumber data yang sama. Sebaran virus COVID-19 juga mengalami menambahkan daerah.

Terjadi menambahkan sebaran pada Minggu sebanyak 3 provinsi, yakni: Kalimantan Selatan, Maluku dan Papua. Sehingga untuk waktu ini, pandemi COVID-19 telah menjangkiti 20 provinsi di Indonesia.

Sejauh ini pemerintah pusat melalui Tim Gugus Tugas COVID-19 yang dipimpin BNPB tetap berusaha kebijakan social distancing atau jaga jarak. Masyarakat diimbau untuk tidak beraktivitas di luar rumah dan menghindari kerumunan dengan tujuan memutus mata rantai penyebaran virus.

Di sedang situasi pandemi yang semakin meluas, Presiden Joko Widodo baru menginstruksikan jajarannya untuk langsung laksanakan Rapid Test dengan cakupan lebih luas.

"Saya minta alat-alat rapid tes tetap diperbanyak, juga memperbanyak tempat-tempat untuk laksanakan tes dan melibatkan rumah sakit, baik pemerintah, punya BUMN, Pemda, rumah sakit punya TNI dan POLRI, dan swasta, dan lembaga-lembaga riset dan pendidikan tinggi yang mendapatkan petunjuk berasal dari Kementerian Kesehatan," ujar Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/3/2020).

Juru Bicara Pemerintah RI untuk COVID-19, Achmad Yurianto menyatakan tes tersebut akan mengambil alih sampel darah dan memeriksa immunoglobulin sebagai langkah awal.

"Tujuannya tes massal supaya secepat bisa saja menemukan kasus positif, sesudah itu dikerjakan isolasi kegunaan mencegahnya menjadi sumber penularan pada masyarakat," ujarnya.

Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar menilai upaya pemerintah Indonesia lamban, sebab benar-benar berasumsi enteng virus COVID-19. Ketika virus ini merebak di Wuhan, Tiongkok, alih-alih laksanakan buat persiapan diri untuk mitigasi, pemerintah lebih mengedepankan gimmick populisme, seperti memulangkan WNI berasal dari Tiongkok.

Presiden Jokowi sesungguhnya sempat berseru bahwa virus Corona tidak masuk ke Indonesia berkat kesiapan Kemenkes. Hal itu Ia sampaikan waktu memimpin sidang kabinet paripurna perihal antisipasi pengaruh perekonomian global di Istana Kepresidenan Bogor pada 11 Februari 2020.

Alih-alih laksanakan mitigasi, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani justru lebih menghindar kejatuhan perekonomian berasal dari sektor pariwisata, supaya diberlakukan disc. harga tiket pesawat pada 25 Februari 2020. Presiden Jokowi sendiri mendaku disc. itu diberikan bagi wisatawan yang berasal berasal dari area bebas virus Corona.

Pemerintah Alpa Sejak Awal

Pada 2 Maret 2020, pemerintah pada akhirnya mengonfirmasi Kasus-1 dan Kasus-2 pasien positif COVID-19 di Indonesia. Kasus-kasus baru tetap bertambah, bahkan menjangkiti sejumlah pejabat publik seperti Menteri Perhubungan Budi Karya dan Walikota Bogor Bima Arya.

Pemerintah, menurut Haris, tidak mematuhi asas tanggung jawab negara di dalam mengatasi situasi seperti ini.

"Pemerintah lupa sedia kan alat deteksi, menghambat pergerakan, membaca data perluasan pandemik ini. Justru jadi membiarkan ekspor masker," ujarnya kepada Tirto, Jumat.

Semestinya, menurut Haris, pemerintah dengan segala otoritas dan kelengkapan alatnya dapat mengantisipasi pandemi COVID-19. Semisal dengan lebih dulu mengoptimalkan kinerja intelijen pertahanan untuk memprediksi masuknya virus ke Indonesia.

Kegagalan mitigasi yang dikerjakan pemerintah, menurut Haris, meningkatkan beban kerja mereka waktu ini. Pemerintah mesti fokus menghimpit penyebaran virus sekaligus melakukan perbaikan kesalahan-kesalahan di awal. Sementara itu, penduduk kadung panik.

Kepanikan penduduk dianggap Haris sebagai gagalnya pemerintah meningkatkan kesadaran publik. Dalam konteks kebijakan social distancing misalnya, pemerintah hanya fokus untuk mengimbau penduduk untuk jaga jarak dan kurangi kesibukan di luar rumah. Padahal pemerintah dapat lebih berasal dari itu, imbauan jaga jarak ranahnya masyarakat.

Haris memastikan pemerintah lebih baik fokus pada kebijakan misal membangun karantina lokal atau nasional, jika diperlukan. Disertai pula dengan ketegasan bahwa negara akan menjamin ketahanan hidup masyarakat, misal pangan, obat-obatan, dan lain-lain.

"Bukan hanya imbauan, era presiden kelasnya imbauan saja," ujar Haris.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Satria Aji Imawan menilai pemerintah Indonesia sesungguhnya tidak siap dengan pandemi COVID-19. Meski demikian, ia perlihatkan bahwa upaya-upaya yang dikerjakan pemerintah belum dapat dianggap gagal.

"Karena angka kita, menurut data WHO tetap di bawah Italia dan China. Meskipun kadar kematian tertinggi di dunia," ujarnya kepada Tirto, Jumat.

Data berasal dari John Hopkins University & Medicine per Minggu (22/3/2020), angka kematian akibat COVID-19 di Italia capai 4.825 orang waktu di provinsi Hubei di Tiongkok tercatat 3.144 orang.

Menurut Satria, pemerintah tetap mempunyai kesempatan untuk menghimpit laju penyebaran virus seumpama berkenan menggelontorkan anggaran untuk langsung memberlakukan tes massal.

"Mitigasi konkret belum terlambat jika anggaran dapat cepat diturunkan," ujarnya.

Hal yang mesti dicatat, menurut Satria, pemerintah pusat dan pemerintah area mesti melakukan perbaikan komunikasi supaya terjalin koordinasi yang baik. Pola komunikasi yang jelek pada pusat dan daerah, menurut Satria mesti dibantu oleh pihak ketiga misal aparat keamanan. Selain itu, aksi voluntarisme di kalangan penduduk mesti diperluas.

"Sejauh ini aku amati jajaran pemerintah pemda juga risau dengan virus ini. Jadi enggak berani turun tangan. Saya pikir dengan kawalan Polisi-TNI bisa," ujarnya.

Satria juga menekankan, supaya pemerintah area lebih tanggap menyikapi pertumbuhan kasus di lapangan. Terutama untuk meningkatkan kesadaran penduduk di dalam situasi pandemik ini.

"Dalam situasi krisis, area justru mesti bergerak lebih lincah sebab kedekatan dengan warga," tandasnya.

Baca selengkapnya di artikel "Kasus COVID-19 di Indonesia Meluas, Hasil Kerja Santai Pemerintah", https://tirto.id/eGUA

Bagikan Artikel