CORONO DI INDONESIA DEPOK

CORONO DI INDONESIA DEPOK

Pandemi COVID-19 di Indonesia konsisten mengalami peningkatan kasus. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat jumlah masalah menjadi 514, 29 orang sembuh, dan 48 orang meninggal dunia per Minggu (22/3/2020) pukul 12.00 WIB.

Ada penambahan sebanyak 64 orang dan peningkatan 10 orang untuk yang meninggal dunia dari hari sebelumnya. Pasien yang dinyatakan pulih jadi tambah 9 orang agar total menjadi 29 orang.

Masih merujuk sumber data yang sama. Sebaran virus COVID-19 terhitung mengalami penambahan daerah.

Terjadi penambahan sebaran pada Minggu sebanyak 3 provinsi, yakni: Kalimantan Selatan, Maluku dan Papua. Sehingga untuk saat ini, pandemi COVID-19 udah menjangkiti 20 provinsi di Indonesia.

Sejauh ini pemerintah pusat lewat Tim Gugus Tugas COVID-19 yang dipimpin BNPB tetap mengupayakan kebijakan social distancing atau jaga jarak. Masyarakat diimbau untuk tidak beraktivitas di luar rumah dan menghindari kerumunan bersama target memutus mata rantai penyebaran virus.

Di tengah keadaan pandemi yang tambah meluas, Presiden Joko Widodo baru menginstruksikan jajarannya untuk langsung jalankan Rapid Test bersama cakupan lebih luas.

"Saya minta alat-alat rapid tes konsisten diperbanyak, terhitung memperbanyak tempat-tempat untuk jalankan tes dan melibatkan rumah sakit, baik pemerintah, milik BUMN, Pemda, rumah sakit milik TNI dan POLRI, dan swasta, dan lembaga-lembaga riset dan pendidikan tinggi yang mendapatkan wejangan dari Kementerian Kesehatan," ujar Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/3/2020).

Juru Bicara Pemerintah RI untuk COVID-19, Achmad Yurianto menjelaskan tes selanjutnya dapat mengambil alih sampel darah dan memeriksa immunoglobulin sebagai langkah awal.

"Tujuannya tes massal agar secepat kemungkinan mendapatkan masalah positif, lantas ditunaikan isolasi peranan mencegahnya menjadi sumber penularan pada masyarakat," ujarnya.

Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar menilai usaha pemerintah Indonesia lamban, sebab sangat berasumsi mudah virus COVID-19. Ketika virus ini merebak di Wuhan, Tiongkok, alih-alih jalankan buat persiapan diri untuk mitigasi, pemerintah lebih menekankan gimmick populisme, layaknya memulangkan WNI dari Tiongkok.

Presiden Jokowi sebenarnya sempat berseru bahwa virus Corona tidak masuk ke Indonesia berkat kesiapan Kemenkes. Hal itu Ia sampaikan saat memimpin sidang kabinet paripurna berkenaan antisipasi pengaruh perekonomian global di Istana Kepresidenan Bogor pada 11 Februari 2020.

Alih-alih jalankan mitigasi, pemerintah lewat Menteri Keuangan Sri Mulyani justru lebih menghambat kejatuhan perekonomian dari sektor pariwisata, agar diberlakukan discount harga tiket pesawat pada 25 Februari 2020. Presiden Jokowi sendiri mendaku discount itu diberikan bagi wisatawan yang berasal dari daerah bebas virus Corona.

Pemerintah Alpa Sejak Awal

Pada 2 Maret 2020, pemerintah kelanjutannya mengonfirmasi Kasus-1 dan Kasus-2 pasien positif COVID-19 di Indonesia. Kasus-kasus baru konsisten bertambah, lebih-lebih menjangkiti sejumlah pejabat publik layaknya Menteri Perhubungan Budi Karya dan Walikota Bogor Bima Arya.

Pemerintah, menurut Haris, tidak mematuhi asas tanggung jawab negara didalam menanggulangi keadaan layaknya ini.

"Pemerintah lupa menyediakan alat deteksi, membatasi pergerakan, membaca data perluasan pandemik ini. Justru tambah membebaskan ekspor masker," ujarnya kepada Tirto, Jumat.

Semestinya, menurut Haris, pemerintah bersama segala otoritas dan kelengkapan alatnya sanggup mengantisipasi pandemi COVID-19. Semisal bersama lebih pernah mengoptimalkan kinerja intelijen pertahanan untuk memprediksi masuknya virus ke Indonesia.

Kegagalan mitigasi yang ditunaikan pemerintah, menurut Haris, meningkatkan beban kerja mereka saat ini. Pemerintah harus fokus menekan penyebaran virus sekaligus melakukan perbaikan kesalahan-kesalahan di awal. Sementara itu, penduduk kadung panik.

Kepanikan penduduk dianggap Haris sebagai gagalnya pemerintah meningkatkan kesadaran publik. Dalam konteks kebijakan social distancing misalnya, pemerintah hanya fokus untuk mengimbau penduduk untuk jaga jarak dan kurangi kesibukan di luar rumah. Padahal pemerintah sanggup lebih dari itu, imbauan jaga jarak ranahnya masyarakat.

Haris menegaskan pemerintah lebih baik fokus pada kebijakan semisal membangun karantina lokal atau nasional, kalau diperlukan. Disertai pula bersama ketegasan bahwa negara dapat menjamin ketahanan hidup masyarakat, semisal pangan, obat-obatan, dan lain-lain.

"Bukan hanya imbauan, masa presiden kelasnya imbauan saja," ujar Haris.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Satria Aji Imawan menilai pemerintah Indonesia sebenarnya tidak siap bersama pandemi COVID-19. Meski demikian, ia menunjukkan bahwa upaya-upaya yang ditunaikan pemerintah belum sanggup dianggap gagal.

"Karena angka kita, menurut data WHO tetap di bawah Italia dan China. Meskipun kadar kematian tertinggi di dunia," ujarnya kepada Tirto, Jumat.

Data dari John Hopkins University & Medicine per Minggu (22/3/2020), angka kematian akibat COVID-19 di Italia raih 4.825 orang saat di provinsi Hubei di Tiongkok tercatat 3.144 orang.

Menurut Satria, pemerintah tetap miliki kesempatan untuk menekan laju penyebaran virus seandainya sudi menggelontorkan anggaran untuk langsung memberlakukan tes massal.

"Mitigasi konkret belum terlambat kalau anggaran sanggup cepat diturunkan," ujarnya.

Hal yang harus dicatat, menurut Satria, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus melakukan perbaikan komunikasi agar terjalin koordinasi yang baik. Pola komunikasi yang jelek pada pusat dan daerah, menurut Satria harus dibantu oleh pihak ketiga semisal aparat keamanan. Selain itu, aksi voluntarisme di kalangan penduduk harus diperluas.

"Sejauh ini aku amati jajaran pemerintah pemda terhitung takut bersama virus ini. Jadi enggak berani turun tangan. Saya pikir bersama kawalan Polisi-TNI bisa," ujarnya.

Satria terhitung menekankan, agar pemerintah daerah lebih tanggap menyikapi perkembangan masalah di lapangan. Terutama untuk meningkatkan kesadaran penduduk didalam keadaan pandemik ini.

"Dalam keadaan krisis, daerah justru harus bergerak lebih lincah sebab kedekatan bersama warga," tandasnya.

Baca selengkapnya di artikel "Kasus COVID-19 di Indonesia Meluas, Hasil Kerja Santai Pemerintah", https://tirto.id/eGUA

Bagikan Artikel